Agar Masyarakat Marginal Bisa Dapat Akses ke Bank
Pemerintah menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 75 persen pada 2019. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk mengejar target itu, pemerintah menggenjot penyaluran program bantuan sosial kepada masyarakat secara non tunai. "Di masa lalu, bantuan disalurkan melalui subsidi harga atau penyaluran beras yang tidak membuat masyarakat terlibat dengan sektor keuangan. Mulai tahun ini, satu persatu bantuan pemerintah kami ubah menggunakan sistem keuangan," kata Bambang. Menurut Bambang, untuk bantuan pangan, pemerintah tidak lagi membagikan dalam bentuk beras melainkan voucher yang bisa dipakai masyarakat untuk membeli bahan pangan sesuai kebutuhan mereka. "Jadi tidak ada lagi bagi-bagi beras yang berpotensi salah sasaran. Voucher diberikan kepada yang teridentifikasi membutuhkan." Selain itu, Bambang menilai, bantuan pangan yang disalurkan melalui bank dalam bentuk kartu tersebut dapat menumbuhkan buday...