Agar Masyarakat Marginal Bisa Dapat Akses ke Bank

Pemerintah menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 75 persen pada 2019. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk mengejar target itu, pemerintah menggenjot penyaluran program bantuan sosial kepada masyarakat secara non tunai.

"Di masa lalu, bantuan disalurkan melalui subsidi harga atau penyaluran beras yang tidak membuat masyarakat terlibat dengan sektor keuangan. Mulai tahun ini, satu persatu bantuan pemerintah kami ubah menggunakan sistem keuangan," kata Bambang.

Menurut Bambang, untuk bantuan pangan, pemerintah tidak lagi membagikan dalam bentuk beras melainkan voucher yang bisa dipakai masyarakat untuk membeli bahan pangan sesuai kebutuhan mereka. "Jadi tidak ada lagi bagi-bagi beras yang berpotensi salah sasaran. Voucher diberikan kepada yang teridentifikasi membutuhkan."

Selain itu, Bambang menilai, bantuan pangan yang disalurkan melalui bank dalam bentuk kartu tersebut dapat menumbuhkan budaya menabung di masyarakat. "Karena dengan sistem kartu dimungkinkan adanya account untuk ditabung. Jadi, mereka bisa tidak memakai semua uang yang ada di dalam kartu tersebut," tuturnya.

Bambang berujar, kebiasaan untuk menabung harus diciptakan secara perlahan. Pendapatan masyarakat mesti diperbaiki terlebih dahulu agar budaya tersebut muncul. "Caranya melalui bantuan tadi. Kalau ada bantuan kan (pendapatan) naik. Kalau sudah naik, mulai ada ruang untuk menabung," katanya.

Selain itu, Bambang menambahkan, akses masyarakat terhadap pinjaman atau kredit juga perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian target inklusi keuangan. "Mereka juga harus mulai meminjam untuk kegiatan produktif sehingga mempercepat mereka untuk menjauh dari garis kemiskinan," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai, inklusi keuangan tidak harus dicapai dengan penambahan cabang bank.

Menurut dia, bank bisa bekerjasama dengan agen-agen di daerah untuk menyalurkan produk-produk keuangannya. "Agen bank itu bisa dengan tabungan pos atau unit lain yang dipercaya bank itu untuk menjadi penyalur di wilayah-wilayah yang mungkin tidak ekonomis untuk membuka cabang. Kan buka cabang juga mahal," kata Bambang. 

Menurut Bambang, tabungan pos yang nantinya akan dijalankan oleh PT Pos Indonesia tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses layanan perbankan. Saat ini, Pos Indonesia memiliki sekitar 4.800 kantor pos dan 9.000 agen pos di seluruh Indonesia.

Bambang berujar, sebelum program tersebut diimplementasikan, pemerintah akan terus memberikan pemahaman pada bank-bank bahwa tabungan pos bukanlah pesaing bagi industri perbankan. "Tapi pelengkap bagi bank-bank yang sudah ada," tuturnya.

Tabungan pos tersebut, menurut Bambang, bisa menambah inklusi keuangan atau akses keuangan melalui jangkauan yang lebih dalam ke desa-desa di seluruh pelosok Tanah Air. "Program tersebut dapat menjangkau wilayah-wilayah yang tidak bisa terjangkau oleh kantor cabang bank," ujarnya.

Selain itu, Bambang menjelaskan, inklusi keuangan dapat dicapai melalui penggunaan financial technology (fintech). Bank bisa menggunakan fintech tanpa perlu membuka cabang di daerah. "Bisa e-money, voucher, smart card, itu cara paling cepat untuk membantu," katanya.